DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu menyepakati jadwal pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Kesepakatan ini diputuskan dalam rapat kerja Komisi II bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022). “Komisi II DPR bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyepakati penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024,” kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia saat membacakan simpulan rapat. Sembilan fraksi di DPR secara bulat menyepakati penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 14 Februari.

Namun, baru – baru ini publik diherankan dengan adanya kabar penundaan pemilu. Ide penundaan pemilu ini sampaikan oleh ketua umum partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya, dan Partai Amanat ( PAN ). Partai yang menolak ide penundaan pemilu yaitu partai nasional demokrat (Nasdem), Partai Demokrat, Partai Kesejahteraan Sosial (PKS), PDIP Perjuangan, Partai Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan.

Wacana penundaan Pemilu 2024 yang diusulkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terus menjadi perbincangan!!

Alasan Cak Imin menyebut Pemilu akan mengganggu pemulihan ekonomi setidaknya karena tiga sebab yaitu:
1. kata dia, para pelaku ekonomi biasanya akan membeku menjelang atau selama pelaksanaan Pemilu karena mereka akan melihat dan menunggu.
2. lanjut Cak Imin, transisi kekuasaan atau pemerintahan biasanya menyebabkan laju ekonomi menjadi tidak pasti. Sehingga menurut dia, hal itu akan mengganggu tren pemulihan ekonomi apalagi pasca Presidensi G20 di mana Indonesia menjadi tuan rumah.
3. kata Cak Imin, pemilu berpotensi menimbulkan konflik dan pembelahan di tengah masyarakat. Meski demikian, ia berharap sebab terakhir tidak akan terjadi.
“Oleh karena itu dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata Wakil Ketua DPR itu atau cak imin.

Dan kita kejutkan lagi dengan pernyataan  “Menko maritim dan investasi luhut panjaitan mengklaim hasil big data berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan pemilu 2024 selain Luhut panjaitan, klaim serupa pernah dilontarkan oleh ketua umum pkb muhaimin iskandar yang menyebut dari 100 jt akun media sosial sebanyak 60% mendukung penundaan pemilu 2024 dan 40% menolak klaim atas hasil big data media sosial ini lantas dipertanyakan asal usulnya ?
apakah big data tersebut benar-benar valid atau berpotensi memanipulasi informasi.”

Dampak penundaan pemilu ini akan berdampak juga ke sektor peternakan, kita harus peka sebagai orang peternakan, efek yang akan muncul yaitu sistem dari pemerintah terhadap kebijakan pakan masih tetap sama, dan permasalahan pakan di Indonesia akan seperti ini terus, akan menyulitkan pelaku usaha peternakan yang harga pakan belum kunjung stabil di pasaran, dan kita harus tetap melaksanakan pemilu sesuai waktu yang telah di tetapkan, dan dengan dalih kita berharap ada strategi yang efektif lagi terhadap permasalahan pakan ini.

Jika wacana ini diaminkan maka ini adalah penghianatan terhadap  cita – cita demokrasi bangsa indonesia.
Dan ini memperlihatkan kedaulatan partai politik tinggi dari pada kedaulatan rakyat indonesia.